//
you're reading...
Alam dan Lingkungan

PNS dalam Pusaran PILKADA

Profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi primadona bagi sebagian Masyarakat Indonesia. Kenyataannya bahwa Pegawai Negeri Sipil dipandang sebagai suatu profesi yang terhormat dan menjanjikan kepastian masa depan. Sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Jeneponto Sulawesi Selatan, opsi untuk membuka lapangan kerja atau bekerja di sektor swasta masih belum mendapat apresiasi semestinya, sementara pilihan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara ataupun Polisi masih dominan. Sehingga penerimaan Pegawai Negeri Sipil senantiasa dibanjiri pelamar. Meski secara asumsi besaran gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil terbilang kecil dibandingkan jika berkarier di sektor swasta, namun hal tersebut tidak menyurutkan animo untuk menjadi Abdi Negara.

Pentingnya profesi PNS pun menjadi betambah penting seiring dengan pelaksanaan PILKADA langsung di daerah-daerah karena tak jarang PNS-PNS menjadi rebutan para calon Kepala Daerah. Dengan kalkulasi sederhana, jika seorang PNS bisa memperolah suara dari keluarganya katakanlah 4 orang, dengan jumlah PNS di suatu daerah yang mencapai jumlah 2.000 orang saja, raupan suara yang diperoleh cukup siginifikan yakni sekitar 8.000 suara. hal ini dimungkinkan terjadi jika dalam proses rekrutmen PNS tersebut, penempatan PNS dalam suatu jabatan tertentu, serta pendistribusian Program dan Proyek di Daerah, melibatkan “kebijakan” dari atasan PNS tersebut. Terjadilah “Take and Give” dalam hal ini.

Dengan posisi strategis seperti ini, mestinya PNS mempunyai bargaining position yang bagus sepanjang bisa ditempatkan sesuai dengan porsinya, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, PNS terkadang tercebur dalam hingar bingar PILKADA yang seharusnya memposisikan PNS dalam netralitas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Konsekuensi logis dari “ketidaknetralan” PNS dalam menentukan sikap bisa berdampak positif tapi juga bisa berdampak negatif. Dampak positif yang diperoleh salah satunya adalah “fasilitas” dari pemenang PILKADA berupa harapan karier dan masa depan yang lebih menjanjikan. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan jika berpihak pada Calon yang belum beruntung adalah “kematian” karier bagi “Tahanan Politik-Tahanan Politik” ini. Hal ini terjadi karena di Negara kita masih sulit memisahkan antara ranah politik dengan urusan dengan ranah karier dalam tata pemerintahan di daerah.

Lantas bagaimana sebaiknya PNS memposisikan diri dalam menyikapi pilkada langsung seperti ini. Sebuah pilihan yang teramat sulit, dan akan bertambah sulit. Tapi jelasnya hal ini mesti disikapi dengan arif bahwa betapa kebingungan melanda PNS-PNS ketika event PILKADA makin dekat. Berpihak salah, tidak berpihak juga salah. Akhirnya PNS berada di persimpangan jalan. Sampai saat ini, penulis sendiri ketika diperhadapkan pada persoalan diatas cuma bisa menjadikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagai dasar dari jawaban yang diberikan. Selain itu, untuk menjaga netralitas dalam PILKADA,  Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 juga bisa dijadikan rujukan dalam menempatkan diri. PP ini diharapkan dapat membentengi dan meminimalkan PNS korban Pilkada.

PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 4 “Setiap PNS dilarang : angka 15 “memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan         sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Itu dalam aspek Hukum dan Peraturan Perundang-Undangannya, sementara dalam tataran Praktisnya, sampai saat ini dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan untuk menentukan sikap dikarenakan kesulitan yang terjadi diakibatkan oleh Sistem yang terbangun selama ini masih memposisikan PNS dalam posisi dilematis.

 

Sumber: Diramu dari berbagai Sumber

About tanahkerontang

Berusaha untuk Berpikir Cerdas, Bekerja Keras, Bekerja Tuntas dan Bekerja Ikhlas

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: