//
you're reading...
Umum

Secret Mission Australia di Papua

Media sibuk “kupas tuntas” Grasi Corby. Grasi Presiden itu tidak sekadar menyangkut masalah hukum semata. Ada beberapa hal yang belum tersibak dibaliknya. Kekhawatiran campur tangan asing dalam hal ini Australia mulai mengemuka setelah ditemukan beberapa informasi yang mengaitkan Grasi yang diberikan terhadap Narapidana kasus Narkotika tersebut dengan menguatnya tekanan senator Negeri Kanguru tersebut terhadap Indonesia sekaitan dengan permasalahan yang ada di Papua.

Selama ini diketahui bahwa Australia gencar melakukan tekanan di dunia Internasional baik melalui Senator-Senatornya, juga melalui berbagai kelompok di Papua dan didukung Kaukus Parlementarian For West Papua di Australia yang jelas-jelas menginginkan Papua lepas dari Indonesia. Ada kesan “BARTER” dalam persoalan ini untuk meredakan atau setidaknya mengurangi intensitas tekanan terhadap Indonesia.

Seperti yang dikemukakan anggota komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati “jangan sampai bila ternyata tuntutan kesejaheraan rakyat Papua Barat menjadi embrio masalah kemerdekaan yang ditunggangi kepentingan asing”. Perlunya Pemerintah untuk menggiatkan dialog dengan masyarakat Papua juga mengemuka sekaitan dengan begitu cepatnya informasi Papua menyebar dan berpotensi melahirkan stigma negatif terhadap Pemerintah Indonesia yang dianggap kurang tanggap terhadap permasalahan yang terjadi selama ini.

Selama ini yang sering mengemuka hanyalah konflik yang tak terselesaikan, termasuk tuntutan untuk memerdekakan diri oleh sebagian warga Papua. Menyoal keberadaan Freeport, perusahaan tambang emas dan tembaga di Timika. Ternyata hanya tunggangan, selepas kerusuhan yang mengemuka justru sentimen anti Jakarta. Cita-cita yang diusung adalah mencoreng Pemerintah Indonesia yang berbuntut pada pelanggaran Hak Asasi Manusia, isu seksi yang kerap diusung.

Solusi yang terpenting dengan mengedepankan pendekatan persuasif, kepekaan terhadap ketidakadilan yang terjadi disana, serta bagaimana Pemerintah memposisikan Rakyat Papua tidak sekadar sebagai warga kelas 2 di Negeri ini. Otonomi Khusus hanya awal dari treatment, perlu penyikapan tindak lanjut. Tidak sekadar mengalokasikan dana yang besar, tapi porsi dan pelibatan mereka dalam pengelolaan Daerahnya yang perlu diperluas.

Termasuk didalamnya adalah peningkatan kapasitas dan kualitas hidup. Memang berat, tapi itu konsekuensi dari ketidakadilan yang menahun dan menjerat mereka. Ironi dari daerah yang kaya hasil bumi. Kalau sekarang mereka menuntut adalah wajar, tapi disatu sisi memerdekakan diri juga bukan pilihan yang tepat apalagi jika hal tersebut sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang sarat muatan politis dari Negara asing. Potensi konflik jika bisa berandai-andai akan lebih besar. Papua akan digerogoti oleh cengkeraman kapitalisme yang menyengsarakan sebagian besar Rakyat Papua.

Semoga Pemerintah Indonesia belajar dari pengalaman di Timor Timur (Timor Leste). Lepasnya Timor Leste dipengaruhi oleh tekanan Dunia Internasional termasuk Australia didalamnya.

About tanahkerontang

Berusaha untuk Berpikir Cerdas, Bekerja Keras, Bekerja Tuntas dan Bekerja Ikhlas

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: