//
you're reading...
Pendidikan

Quo Vadis Organisasi Guru

guru-karikatur2

“Organisasi Guru yang diakui oleh Pemerintah dan Kepala Dinas cuma satu, PGRI. Lain itu, tidak resmi, Ilegal”. Sebuah pernyataan yang menyakitkan dari pimpinan/Kepala Sekolah kepada oknum Guru yang berorganisasi selain PGRI. Pola pikir semacam ini masih menjejali pikiran beberapa Kepala Sekolah dan Birokrasi di atasnya meskipun dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa organisasi guru di Indonesia tidak lagi tunggal. Sampai saat ini, belum ada alasan yang rasional untuk menjawab pertnayaan Guru tersebut tentang mengapa ada pembatasan dalam berorganisasi sementara dalam Undang-Undang Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 butir 13 disebutkan “organisasi profesi guru adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru”.

Jika kita coba mengartikan kata  Ilegal secara bebas maka Ilegal berarti melanggar hukum, tidak resmi, tanpa akte notaris/tidak berbadan hukum, atau orang-orang yang ada dalam organisasi itu cenderung berbuat kriminal. Ada kecenderungan diskriminasi dalam hal ini. Padahal kebebasan organisasi untuk guru diatur dalam Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 butir (h) yang menyatakan bahwa guru berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi guru. UU tersebut juga mengamanatkan guru untuk  wajib berorganisasi  dan bebas memilih organisasi guru. Pasal ini sekaligus menunjukkan bahwa organisasi guru tidak tunggal. Namun, banyak kasus yang terjadi daerah, misalnya di Papua Barat, PGRI menuntut Gubenur membubarkan Serikat Guru Papua Barat (SGPB).  Selain itu, di Jawa Timur muncul surat edaran PGRI yang meminta anggotanya menandatangi penyataan tidak pindah ke organisasi guru lain.

Seharusnya Pemerintah  berlaku adil terhadap organisasi guru yang ada, karena selama ini pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat cenderung diskriminatif. Pemerintah masih meng-anak emas-kan PGRI bahkan cenderung melakukan PGRI-nisasi. Misalnya saja, PGRI-nisasi terjadi pada penempatan orang-orang PGRI dalam Badan Pembinaan Profesi Guru  yang merupakan badan pengganti PMPTK. Selain itu, Anggaran APBD beberapa daerah hanya mengalokasikan dana untuk PGRI tetapi tidak untuk organisasi guru yang lain. Misalnya menyediakan sekretariat bagi PGRI, bahkan di Medan, Ketua PGRI mendapat mobil Dinas berplat merah. Sementara di medan juga ada Serikat Guru Indonesia Medan (anggota Federasi Serikat Guru Indonesia/FSGI), namun tidak mendapatkan fasilitas apapun dari pemerintah daerah. Begitupun di Garut, APBD-nya mengalokasikan dana bagi PGRI, tetapi Serikat Guru Indonesia Garut tidak mendapatkan jatah seupiahpun. Proyek-proyek Peningkatan kapasitas guru oleh kemendiknas  melalui pelatihan-pelatihan guru dan Peningkatan Keprofesian Keberlanjutan (PKB)  juga didominasi dan hanya melibatkan PGRI.

Kenyataan tersebut menyalahi ketentuan Pasal 39 (3) UU No. 14 tahun 2005 yang menyatakan bahwa  guru berhak mendapat perlindungan hukum dari tindak diskriminatif, kekerasan, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak birokrasi atau pihak lainnya. Juga tak sejalan dengan ketentuan pada pasal 7 ayat (2) pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen yang harus diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi.

Sebuah Ironi ketika Guru Tidak Pimpin Organisasi Profesi Guru

Rencana pemerintah untuk men-sentralisasi  pendidikan menurut saya  harus dibarengi dengan penguatan organisasi guru. Kendalanya tidak hanya sekedar gurunya yang enggan berorganisasi, tetapi banyak guru  tidak merasakan manfaatnya organisasi profesi bagi dirinya. Adapun alasan pemerintah menarik guru menjadi pegawai pemerintah pusat adalah karena guru selama ini di berbagai daerah di Indonesia, para guru dipolitisasi untuk mendukung calon kepala daerah tertentu. Sehingga guru kerap kali diperalat oleh kepentingan politik. Kalau kandidat yang didukungnya menang maka dia aman bahkan dapat jabatan, tetapi kalau kandidat yang didukungnya kalah maka dia bisa kehilangan jabatan.

Jika penguatan organisasi guru tidak dilakukan  maka guru akan tetap dipolitisasi. Hanya pindah saja pelaku politisasinya, kalau saat desentralisasi pelakunya birokrasi di daerah, terutama kepala-kepala daerah, kalau di-sentralisasi pelakunya adalah birokrasi di pemerintah pusat,  hal ini sudah dialami guru selama 32 tahun Pemerintahan Orde Baru untuk memenangkan partai tertentu, partai yang berkuasa saat itu.

partitur-himne-guru3

Hal lain yang memperlemah organisasi guru antara disebabkan oleh organisasi  profesi guru tidak diurus oleh guru. Padahal menurut UUGD mensyaratkan bahwa organisasi profesi guru  harus dibentuk dan diurus oleh guru. Kenyataannya banyak organisasi profesi guru justru tidak diurus dan dipimpin oleh guru, untuk organisasi yang berskala nasional misalnya PGRI tidak diurus oleh guru. Hal ini menyalahi ketentuan dalam UU Guru dan dosen yang menyatakan bahwa “organisasi profesi guru adalah perkumpulan berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru” (Pasal 1 butir 13 UUGD). Pasal tersebut sekaligus mempertegas bahwa siapapun yang bukan guru semestinya tidak boleh mengurus organisasi guru. Jika organisasi guru tidak diurus para guru maka organisasi guru menjadi tidak independen dan mandiri, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (1) yang menyebutkan bahwa guru dapat membentuk organisai profesi yang bersifat independen.

Seharusnya organisasi guru bukan dipolitisasi, tetapi organisasi guru semestinya secara politis mampu mendorong dan mempengaruhi kebijakan pendidikan, baik level daerah maupun nasional. UUGD memungkinkan guru berpartisipasi aktif mempengaruhi kebijakan mulai dari tingkat sekolah (satuan pendidikan) sampai tingkat nasional. Guru bahkan wajib dilibatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU No.14/2005 yaitu pasal 14 ayat 1 butir 1 yang menyatakan bahwa “memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan”. Namun selama ini, guru hanya dijadikan obyek dalam berbagai kebijakan pendidikan.

Saya menilai berbagai kekeliruan pola pikir dan perilaku guru maupun birokrasi pendidikan dikarenakan ketidakpahaman atas UUGD itu sendiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional seharusnya memiliki program mensosialisasikan UUGD secara serius dan sungguh-sungguh mengenai ketentuan-ketentuan tentang organisasi profesi guru sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 tahun 2005 kepada seluruh kepala-kepala Dinas Pendidikan dan organisasi-organisasi guru. Terutama pasal-pasal krusial, yang mengatur mengenai Kebebasan berserikat bagi guru, Organisasi guru tidak tunggal, Organisasi profesi guru harus diurus oleh guru, Perlindungan untuk guru dari berbagai perlakuan yang diskriminatif, organisasi guru harus diurus oleh guru sendiri (pasal 1 butir 13); dan Organisasi guru yang ada saat ini harus mendapatkan perhatian yang sama, anggaran yang sama dan pelibatan yang sama dari pemerintah.

Saya menyakini, jika organisasi guru kuat dan sehat maka organisasi guru dapat mendorong para anggota menjadi guru yang pembelajar, guru yang profesianal, dan guru yang kritis. Guru dan organisasi guru secara aktif  dapat berpartisipasi dalam mendorong dan mempngaruhi berbagai kebijakan pendidikan, terutama kebijakan pendidikan yang berorientasi peningkatan mutu dan pendidikan yang berkeadilan. (Diolah Dari berbagai Sumber).

About tanahkerontang

Berusaha untuk Berpikir Cerdas, Bekerja Keras, Bekerja Tuntas dan Bekerja Ikhlas

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: